Selamat Datang Di Portal Jaringan Dokumen dan Informasi Hukum Babinkum TNI

SEJARAH BABINKUM TNI
Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN)


Sejarah Babinkum TNI


Sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pertahanan Negara, yang mengamanatkan Angkatan Perang mempunyai badan peradilan sendiri, namun pada saat itu TNI belum memiliki sumber daya manusia untuk melaksanakan peradilan, maka sampai dengan tahun 1961, pejabat-pejabat inti dalam badan peradilan Angkatan Perang  dirangkap oleh pejabat - pejabat dari Peradilan Umum.


Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1964 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman, ditetapkan bahwa Kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh 4 lingkungan peradilan, yaitu : Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara. Peradilan-peradilan tersebut secara teknis berada di bawah Mahkamah Agung RI, sedangkan secara organisatoris, administratif dan finansiil berada di bawah departemennya masing-masing. Pada saat itu Angkatan/ Polri masing - masing merupakan departemen yang berdiri sendiri, dengan demikian badan yang melakukan pembinaan hukum masih dibawah Angkatan masing - masing.


Pada tahun 1967 diadakan reorganisasi, yangmerupakan pengintegrasian unsur-unsur ABRI, yaitu dengan Keppres Nomor 132 Tahun 1967, kemudian Keppres Nomor 79 Tahun 1969. Sebagai pelaksanaan Keppres Nomor 79 Tahun 1969, dibentuk : Asbinkum, sebagai unsur staf umum di lingkungan Dephankam. Oditurat Jenderal ABRI dan Kehakiman ABRI sebagai badan pelaksana pusat Dephankam. Dengan ditetapkannya Keppres RI Nomor 7 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi dan Prosedur Dephankam, untuk pertama kalinya ditetapkan adanya Babinkum ABRI sebagai Balakpus dan sebagai penjabaran Keppres RItersebut, dikeluarkan Keputusan Menhankam/Pangab Nomor Kep/44/XII/1975, tanggal 3 Desember 1975 tentang Pokok - pokok Organisasi dan Prosedur Babinkum ABRI.


Berdasarkan Keppres RI Nomor 7 Tahun 1974 dan Keputusan Menhankam/Pangab  Nomor Kep/44/XII/1975 tersebut, Babinkum ABRI merupakan integrasi  dari :
  • Kehakiman ABRI beserta lembaga Kemahkamahan Militer
  • Otjen ABRI beserta lembaga  Keodituratan  Militer
  • Staf Pembinaan Hukum  Dephankam
  • AHM-PTHM
  • Pemasyarakatan Militer

Berdasarkan Keppres Nomor 60 Tahun 1983, dalam jajaran Dephankam dibentuk Biro Hukum, sedangkan AHM-PTHM dikembalikan ke jajaran TNI AD.  Berdasar-kan Lampiran “K” Keputusan Pangab Nomor Kep/01/P/I/ 1984 tanggal 20 Januari 1984 dibentuk Babinkum ABRI, dengan susunan organisasi sebagai berikut :

1.    Ma Babinkum ABRI.
2.    Bamahmil, meliputi :
        - Mahmilgung
        - 3 Mahmilti
        - 10 Mahmil  Type “A” dan 9 Type “B”, serta
        - Mahmillub.
3.    Baotmil, meliputi :
        - Otjen ABRI
        - 3 Otmilti
        - 10 Otmil  type “A” dan 9 type “B”, serta
        - Otmillub.
4.    Bamasmil, meliputi :  Pusmasmil dan 4 Masmil.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997, susunan pengadilan dalam lingkungan peradilan militer mengalami perubahan menjadi sebagai berikut :

1.    Pengadilan meliputi
        - Dilmiltama
        - 3 Dilmilti
        - 10 Dilmil type “A”  dan 9 type “B”
        - serta Dilmilpur
2.    Oditurat meliputi :
        - Otjen TNI
        - 3 Otmilti
        - 10 Otmil  type “A” dan 9 type “B”
        - serta Otmilpur

Pada saat pasca Reformasi terjadi lagi perubahan seiring dengan lahirnya TAP MRP Nomor VII Tahun 2000 dan dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian RI,  Polri tidak lagi termasuk dalam lingkungan Peradilan Militer. Berdasarkan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaaan Kehakiman, badan-badan peradilan  berada di bawah Mahkamah Agung,  meliputi Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara dan berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 56 Tahun 2004 tanggal 9 Juli 2004, organisasi, administrasi dan finansial pengadilan dalam lingkungan peradilan militer,  terhitung sejak tanggal 30 Juni 2004 beralih dari Mabes TNI ke Mahkamah Agung RI.

Dalam rangka memaksimalkan pencapaian tujuan organisasi yang efektif dan efisien sesuai kerangka validasi organisasi TNI dan Balakpus TNI, telah dikeluarkan Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/24/VIII/2005 tanggal 10 Agustus 2005 tentang Pokok-pokok Organisasi dan Prosedur Babinkum TNI. Sesuai Keputusan Panglima TNI tersebut di atas, tugas pokok Babinkum TNI adalah membantu Panglima TNI dalam menyelenggarakan pembinaan hukum dan HAM, pembinaan penyelenggaraan Oditurat, dan pema-syarakatan  militer  dalam  lingkungan   peradilan   militer, dengan susunan organisasi terdiri dari Ma Babinkum TNI dengan pelaksana yustisi meliputi : Otjen TNI, Otmilti, Otmil, Otmilpur, Pusmasmil dan Masmil.

Berdasarkan Peraturan Panglima TNI Nomor perpang/102/XII/2010 tanggal 29 Desember 2010 tentang Persetujuan dan pengesahan peningkatan kepangkatan dalam jabatan di lingkungan Pusat Pemasyarakatan Militer dan Perubahan Dislokasi Pemasyarakatan Militer, ditetapkan persetujuan dan pengesahan peningkatan kepangkatan jabatan di lingkungan Pusmasmil dan perubahan dislokasi Masmil yang semula Masmil Jakarta diubah menjadi Masmil Banjarmasin dan Masmil Ambon diubah menjadi Masmil Jayapura dengan tidak merubah  kedudukan, tugas, fungsi, struktur organisasi dan komposisi personel ditiap-tiap Masmil.

Berdasarkan perubahan I keputusan Panglima TNI Nomor Kep/792.a/XII/1997 tanggal 4 November 2013 tentang Rayonisasi Pemasyarakatan Militer Jayapura, ditetapkan Rayonisasi Masmil Makassar yang semula meliputi penampungan dan pelaksanaan pembinaan terhadap Narapidana Militer yang berasal dari daerah Kodam VII/Wirabuana dan Kodam VIII/Trikora sebagaimana tercantum dalam Bab V Lampiran Surat Keputusan Panglima TNI Nomor Skep/792/XII/1997 tanggal 31 Desember 1997, diubah menjadi yang berasal dari daerhah Kodam VII/Wirabuana dan Kodam XVI/Patimura. Rayonisasi Masmil Jayapura diperuntukan sebagai penampungan dan pelaksanaan pembinaan terhadap Narapidana Militer yang berasal dari daerah Kodam XVII/Cendrawasih.Bagian Atas FormulirBagian Bawah Formulir


Kembali ke Beranda